Ini Isi Surat Gibran yang Tak Ditanggapi Nadiem: Mengupas Masalah Pendidikan di Solo – Pada tahun 2024, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Surat tersebut berisi berbagai keluhan dan usulan terkait kebijakan pendidikan di Kota Solo. Namun, surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Nadiem Makarim.

rtikel ini akan mengupas isi surat Gibran, mengapa surat tersebut penting, dan dampaknya terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.

Baca juga : Top 4 Universitas Terbaik Di Palu, Penasaran

Latar Belakang Surat Gibran

Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, mengirimkan surat kepada Nadiem Makarim pada tanggal 15 Juli 2024. Surat tersebut berisi empat persoalan utama yang dihadapi oleh Kota Solo dalam bidang pendidikan. Gibran berharap surat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik1.

Isi Surat Gibran

Surat Gibran kepada Nadiem Makarim mencakup empat isu utama dalam kebijakan pendidikan, yaitu:

  1. PPDB Zonasi Gibran mengeluhkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang banyak menimbulkan kendala di Kota Solo. Banyak aduan dari masyarakat mengenai ketidakadilan dalam sistem zonasi, yang menyebabkan beberapa siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan meskipun memiliki prestasi akademik yang baik2.
  2. Ujian Nasional (UN) Dalam suratnya, Gibran juga menyoroti dampak dari penghapusan Ujian Nasional (UN). Menurutnya, penghapusan UN telah menurunkan semangat belajar siswa. Gibran mengusulkan agar ada mekanisme evaluasi yang dapat menggantikan UN untuk menjaga semangat belajar siswa tetap tinggi3.
  3. Platform Merdeka Mengajar Gibran mengkritik platform Merdeka Mengajar yang menurutnya slot bonus membuat guru terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membuat laporan, sehingga waktu untuk mengajar menjadi tidak optimal. Ia mengusulkan agar platform tersebut diperbaiki sehingga lebih efisien dan tidak membebani guru4.
  4. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Gibran juga memberikan usulan terkait mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Ia menyarankan agar tidak hanya guru penggerak yang dapat diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas, tetapi juga guru-guru senior yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai5.

Mengapa Surat Ini Penting?

Surat Gibran kepada Nadiem Makarim mencerminkan aspirasi dan keluhan masyarakat Solo mengenai kebijakan pendidikan. Surat ini penting karena:

  1. Mewakili Suara Masyarakat: Surat tersebut menyuarakan keluhan dan aspirasi masyarakat Solo yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pendidikan.
  2. Bahan Evaluasi Kebijakan: Surat ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
  3. Mendorong Perubahan: Dengan menyampaikan keluhan dan usulan secara langsung, Gibran berharap dapat mendorong perubahan yang positif dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Dampak Tidak Ditanggapinya Surat

Tidak ditanggapinya surat Gibran oleh Nadiem Makarim menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerhati  wild bandito PG Soft pendidikan. Beberapa dampak yang muncul antara lain:

  1. Kekecewaan Masyarakat: Masyarakat Solo merasa kecewa karena keluhan mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
  2. Kurangnya Perbaikan Kebijakan: Tanpa tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Solo tidak mendapatkan solusi yang memadai.
  3. Motivasi untuk Perubahan: Meskipun tidak mendapatkan tanggapan, surat Gibran dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan perbaikan dalam sistem pendidikan.

Langkah Selanjutnya

Setelah menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Ia berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

  1. Evaluasi Sistem Zonasi: Pemerintah perlu mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB untuk memastikan keadilan dan akses yang merata bagi semua siswa.
  2. Mekanisme Evaluasi Pengganti UN: Pemerintah perlu merumuskan mekanisme evaluasi yang dapat menggantikan UN dan tetap menjaga semangat belajar siswa.
  3. Perbaikan Platform Merdeka Mengajar: Platform Merdeka Mengajar perlu diperbaiki agar lebih efisien dan tidak membebani guru.
  4. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas: Mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas perlu diperluas agar tidak hanya terbatas pada guru penggerak, tetapi juga mencakup guru-guru senior yang berkompeten.

Kesimpulan

Surat Gibran Rakabuming Raka kepada Nadiem Makarim mengungkapkan berbagai masalah dalam kebijakan pendidikan di Kota Solo. Meskipun tidak mendapatkan tanggapan, surat tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat.